Pemerintah Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan anggaran senilai Rp0,5 miliar untuk program perlindungan pekerja migran.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan dan komitmen Bupati Petrus Kanisius Tuaq, S.P dan Wakil Bupati Muhamad Nasir , S.Sos yang selaras dengan mandat Undang-Undang 18 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2015.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Nakertrans Lembata Rafael Betekeneng, SH ketika tampil sebagai nara sumber dalam kegiatan Advokasi dan Monitoring Alokasi Budget APBD untuk layanan migrasi aman dan berbiaya ringan yang digelar Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) di Hotel New An’nisa Beach, Kamis (17/07/2005).

Dalam materinya bertajuk “Analisis APBD : Menelah Arah Kebijakan Anggaran untuk Layanan Migrasi Aman sesuai Mandat UU 18 Tahun 2017”, Betekeneng menjelaskan, anggaran senilai Rp0,5 miliar itu bersumber dari dana alokasi umum (DAU) bidang pendidikan yang akan digunakan untuk beberapa program dan kegiatan antara lain revisi Perda Kabupaten Lembata Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI asal Lembata, termasuk konsultasi dan sosilasasi Perbup senilai Rp24 juta, pemberdayaan purna migran berdasarkan potensi daerah asal (Nelayan Tani Ternak) dengan program ekspansi lahan pertanian yang diperuntukan bagi purna PMI yang belum memiliki lahan garapan.
Kegitan ini memiliki alokasi anggaran paling besar yakni senilai Rp340 juta dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

Terdapat juga anggaran solidaritas duka untuk PMI yang meninggal dunia dan dipulangkan ke daerah asal senilai Rp2,5 juta dengan total pagu Rp25 juta, serta biaya transportasi lokal bagi PMI yang dideportasi dengan pagu Rp14 juta.

Sementara kegiatan lain yang akan dilakukan terkait upaya perlindungan PMI Kabupaten Lembata, yakni kolaborasi dengan PT. Binawan untuk pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan skema kemitraan bersama pihak Bank NTT. Untuk hal ini terdapat kurang lebih 100 orang yang akan dikirim ke Jerman dan Jepang. Sebelum diberangkatkan mereka terlebih dahulu dibekali dengan pelatihan ketrampilan dan bahasa selama delapan bulan.

Tak cuma itu, kegiatan lainnya adalah penguatan BLK Komunitas Pada dengan alokasi anggaran pelatihan berbasis kompetensi dan wira usaha dengan jenis pelatihan berupa kursus komputer, menjahit/busana dan tata boga, serta kursus kecantikan yang bekerja sama dengan Ma’ne Salon.

Betekeneng mengatakan, saat ini terdapat 11 perusahan penempatan pekerja migran yang beroperasi di Kabupaten Lembata yang terdaftar resmi di Dinas Nakertrans Lembata. Ia mengimbau, bila ada perusahaan penempatan yang melakukan perekrutan di desa agar dicek legalitasnya. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam kasus penipuan yang dilakukan perusahan penempatan yang tidak memiliki legalitas jelas.

Terkait anggaran Rp 0,5 miliar yang disiapkan pemerintah untuk program perlindungan PMI, Direktur YKS, Mansetus Balawala menyampaikan apresiasinya kepada pemerintahan Kanis – Nasir yang memiliki perhatian terhadap pekerja migran.

Balawala mengatakan sejauh ini Lembata sudah memiliki Perda Perlindungan PMI namun minim implementasi karena terkendala anggaran. Meski nilai yang dianggarkan untuk program dan kegiatan terkait perlindungan PMI belum sesuai harapan, namun ini patut diapresasi. Karena di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat dan berimbas pada daerah, namun pemerintah Lembata di bawah kepemimpinan Kanis-Nasir, memiliki komitmen yang kuat sebagaimana disampaikan pada saat pemaparan visi -misi dalam debat Cabup-Cawabup Lembata yang diselenggarakan YKS setahun yang lalu.

“Selain kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak ke daerah, Lembata memiliki beban utang dari pinjamaan dana Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus dikembalikan setiap tahun selama berberapa tahun ke depan dan itu nilainya cukup fantastis. Karena itu apa yang dilakukan pemerintah Lembata dengan mengalokasikan anggaran untuk PMI patut diapresiasi,’’ tukas Balawala dan berharap agar ke depan anggaran untuk PMI terus mengalami peningkatan.