Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) menyelenggarakan Workshop Penguatan Kualitas Pekerja Migran dalam Proses Politik dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan sebagai upaya mendorong keterlibatan kelompok rentan termasuk Pekerja Migran agar terlibat dalam proses politik dan perencanan pembangunan di desa, kecamatan dan kabupaten.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Annisa, Lewoleba, Kamis (18/09/2025) itu menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Politisi dan mantan anggota DPRD Lembata Petrus Bala Wukak, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lembata In Wangge dan Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Lembata Hubert Holo Kedang, dengan moderator Elyas Keluli Making.

Dalam paparannya, Petrus Bala Wukak menekankan bahwa pekerja migran memiliki kontribusi nyata melalui remitansi yang menopang pembangunan rumah tangga, pendidikan, serta ekonomi lokal. Ia juga mengingatkan bahwa negara, melalui pemerintah daerah wajib menghadirkan skema perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Pekerja migran harus menjadi subjek dalam perencanaan pembangunan, bukan sekadar objek. Perda Perlindungan Migran No. 20 Tahun 2015 dan Perbup No. 03 Tahun 2017 adalah capaian penting, namun implementasinya masih perlu diperkuat,” tegasnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang digawangi Bupati Kanis Tuak dan Wakil Bupati Hj. Muhamad Nazir Laode dalam Visi dan Misi mereka, telah menaruh kepedulian dalam segmen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Lembata. Hal ini ditunjukan dalam program Bapa Pulang Mama Senang. Menjadi pertanyaan, sejauh mana program ini menyasar pada komunitas pekerja migran purna di tingkat desa.

Demikian juga, bagaimana proses perencanaan di tingkat desa yang kemudian menciptakan ruang perencanaan dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat secara umum dan secara khusus untuk komunitas migran purna yang ada di desa, yang kemudian menjadi subjek dalam perencanaan di tingkat desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lembata In Wangge menyoroti pentingnya akses politik dan perlindungan bagi perempuan pekerja migran. Ia menyesalkan hingga kini belum ada keterwakilan perempuan di DPRD Lembata.

“Perempuan memiliki potensi luar biasa tetapi masih banyak yang tidak percaya diri tampil di ruang publik. Padahal, partisipasi perempuan sangat penting, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak PMI. Perempuan sendiri secara politik belum berpihak pada perempuan. Jika mau jujur maka perempuan mesti pilih perempuan biar ada keterwakilannya di ruang politik DPRD Lembata,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya reintegrasi pekerja migran purna melalui transfer pengetahuan, penguatan ekonomi, serta perhatian khusus bagi anak-anak PMI yang rentan terhadap kekerasan.

Dari sisi kebijakan desa, Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Lembata, Hubert Holo Kedang menjelaskan bahwa regulasi sebenarnya telah membuka ruang bagi PMI purna dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

“Dana Desa dapat digunakan untuk program pemberdayaan PMI purna. Tinggal bagaimana pemerintah desa mampu mengintegrasikan kebutuhan tersebut ke dalam prioritas RKPDes dan APBDes,” jelasnya.